Komisi Militer Pusat (Tiongkok)

Komisi Militer Pusat (Tiongkok)
Hanzi sederhana:	中央军事委员会
Hanzi tradisional:	中央軍事委員會
Alih aksara
	Mandarin
- Hanyu Pinyin:	Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì
- Bopomofo:	ㄓㄨㄥㄧㄤㄐㄩㄣㄕ` ㄨㄟˇ ㄩㄢ´ ㄏㄨㄟ`
- Xiao'erjing:	ﺟْﻮ ﻳْﺎ کٌ شِ وِ ﻳُﻮًا ﺧُﻮِ
	Min Nan
- Romanisasi POJ:	Tiong-ng kun-sū úi ôan hōe
	Min Timur
- Fuzhou RF:	Dṳ̆ng iŏng gŭng-sê̤ṳ ūi uòng huôi
	Yue (Kantonis)
- Jyutping:	zung1joeng1gwan1si6wai2jyun4wui2
- Jyutping Taishan:	Jüng-yëng gün-xù Vī-yõn-vòi
	Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok
Hanzi sederhana:	中国共产党中央军事委员会
Hanzi tradisional:	中國共產黨中央軍事委員會
Alih aksara
	Mandarin
- Hanyu Pinyin:	Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì
	Yue (Kantonis)
- Jyutping:	zung1gwok3gung6caan2dong2zung1joeng1gwan1si6wai2jyun4wui2

Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Tiongkok
中华人民共和国中央军事委员会; Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì
	Lambang Nasional Republik Rakyat Tiongkok
Informasi lembaga
Dibentuk	18 Juni 1983
Wilayah hukum	Tentara Pembebasan Rakyat, Kepolisian Bersenjata Rakyat dan Milisi Tiongkok
Kantor pusat	Gedung 1 Agustus, Beijing
Pejabat eksekutif	Xi Jinping, Ketua; Jenderal Angkatan Udara Xu Qiliang, Wakil ketua; Jenderal Zhang Youxia, Wakil ketua;
Lembaga induk	Kongres Rakyat Nasional
Situs web	chinamil.com.cn

Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok
中国共产党中央军事委员会; Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì
	Lambang Partai Komunis Tiongkok
Informasi lembaga
Dibentuk	28 September 1954
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Komite Militer Revolusioner Rakyat Pemerintah Rakyat Pusat; (1949–1954);
Wilayah hukum	Tentara Pembebasan Rakyat, Kepolisian Bersenjata Rakyat, dan Milisi Tiongkok
Kantor pusat	Gedung 1 Agustus, Beijing
Pejabat eksekutif	Xi Jinping, Ketua; Jenderal Angkatan Udara Xu Qiliang, Wakil ketua; Jenderal Zhang Youxia, Wakil ketua;
Lembaga induk	Komite Sentral
Situs web	chinamil.com.cn

Komisi Militer Pusat secara seremonial bertempat di kompleks Kementerian Pertahanan Nasional ("Gedung 1 Agustus").

Komisi Militer Pusat (KMP) adalah organisasi paralel pertahanan nasional Partai Komunis Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok. Komisi Militer Sentral Partai Komunis Tiongkok merupakan sebuah organ Partai Komunis Tiongkok yang berada di bawah Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sedangkan Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah badan negara pusat di bawah Kongres Rakyat Nasional yang menjadi cabang militer pemerintah nasional.

Komando dan kendali Tentara Pembebasan Rakyat (TPA), Kepolisian Bersenjata Rakyat dan Milisi dilaksanakan atas nama KMP Negara yang diawasi oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. KMP Negara secara nominal dianggap sebagai badan pembuat kebijakan militer tertinggi dan ketuanya merupakan panglima tertinggi dari angkatan bersenjata Tiongkok yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Pada kenyataannya, perintah dan kendali TPA berada di tangan Komisi Militer Pusat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sehingga dalam praktiknya menjadi KMP Partai bukan sebagai KMP Negara.

Kedua komisi identik ini dalam keanggotaan, sehingga sebenarnya membentuk satu lembaga yang identik dengan dua nama berbeda (disebut Hanzi: 一个机构两块牌子; Pinyin: yígè jīgòu, liǎngkuài páizi), agar sesuai dengan pemerintah negara bagian dan sistem partai. Kedua komisi sekarang diketuai oleh Xi Jinping yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok sekaligus pemimpin tertinggi Tiongkok. Saat ini KMP terdiri dari 7 orang anggota termasuk ketuanya yang mengeluarkan arahan yang berkaitan dengan PLA, termasuk penunjukan jenderal senior, pengerahan pasukan dan pengeluaran senjata. Hampir semua anggota adalah para jenderal senior, tetapi jabatan paling penting selalu dipegang oleh para pemimpin senior partai untuk memastikan kesetiaan absolut angkatan bersenjata.^[1] KMP mengendalikan 6,8 juta personel.

KMP berkantor di kompleks Kementerian Pertahanan Nasional ("Bangunan 1 Agustus"), Beijing barat.

Anggota

Susunan Komisi Militer Pusat Partai Komunis saat ini ditentukan dalam Kongres Partai ke-19 yang diadakan pada bulan Oktober 2017, sedangkan komisi negara mengonfirmasi persetujuannya dalam Kongres Rakyat Nasional 2018.^[2]